DOKUMENTASI KEGIATAN DI KEMLAYAN : PEMBANGUNAN , PERBAIKAN DAN PENGERJAAN

  PERBAIKAN RTLH DI RT 03 / RW 05

dokumen : PMPN - MP

PERBAIKAN SALURAN AIR – dokumen : PMPN – MP

PEMBUATAN MCK DI RT 02 / RW 03

dokumen : PMPN – MP

PEENGERUKAN SALURAN AIR DAN PEMASANGAN PAVING

dokumen : RW - 04

STRUKTURAL , KELEMBAGAAN DAN KINERJA LKM DAN LPMK

Untuk dapat memperjelas adanya kelembagaan-kelembagaan yang mempunyai kedudukan  masing-masing pada tingkat Kalurahan , di mana masyarakat berperan serta dalam pembentukan dan kepengurusannya , kiranya informasi berikut Ini dapat memberikan kejelasan mengenai status keberadaannya , fungsi dan tugas-tugasnya , sebagai kelembagaan dalam masyarakat . Uraian ini berdasar Tabel yang dikeluarkan oleh  Korkot Surakarta, KMW XIV Jateng, PNPM Mandiri Perkotaan, 2008 .

ASPEK	LKM	LPMK / LPMD / BPD
DEFINISI	Himpunan masyarakat warga yang diprakarsai dan dikelola secara mandiri oleh warga, sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi, memecahkan persoalan, bersifat independen, otonom terhadap institusi pemerintah, politik,militer, keluarga, agama dan usaha.	Lembaga Pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan.
DASAR PEMBEN-TUKAN / LANDASAN HUKUM	Pembentukan LKM berdasarkan Kebijakan Pemerintah tentang PNPM MP Kepmenkokesra No.25/ KEP/Menko/Kesra/VII/2007 tentang Tim Pengendali PNPM Mandiri	Permendagri No 5 tahun 2007 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
TUGAS	Merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan, termasuk penggunaan dana BLM program pemberdayaan masyarakat dan Nangkis. Mengorganisasi masyarakat merumuskan visi, misi, rencana strategis dan rencana Pronangkis. Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan yang diambil LKM. Mendorong proses pembangunan partisipatif. Memverifikasi penilaian yang dilakukan oleh UP-UP. Memonitor, mengawasi dan memberikan masukan untuk berbagai kebijakan maupun program Pemerintah lokal terkait kepentingan warga miskin maupun pembangunan di kelurahannya. Menjamin dan mendorong peran serta masyarakat. Membangun transparansi baik kepada pihak dalam maupun pihak luar. Membangun akuntabilitas melalui audit independen dan menyebarkan hasilnya. Melaksanakan RAT Membuka akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk melakuka kontrol terhadap kebijakan LKM. Memfasilitasi PJM Pronangkis dan mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan dengan program serta kebijakan kelurahan, kecamatan dan kota. Menghidupkan serta menumbuh kembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Merencanakan dan menetapkan kebijakan terkait penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan ekonomu rakyat, peningkatan kualitas lingkungan serta pemukiman terkait warga miskin. Memfasilitasi pengembangan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak.	Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. Menyusun garis besar kebijakan-kebijakan program pembangunan Memberikan usul dan saran kepada lurah dalam kegiatan pemberdayaan dan kemasyarakatan. Mengupayakan peningkatan kerjasama dengan lembaga lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
FUNGSI	Roda penggerak untuk menggali dan melembagakan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Penggalang solidaritas dan kesatuam sosial. Membudayakan sikap keberpihakan pada masyarakat miskin. (pro poor) Lembaga kepercayaan masyarakat . Pusat pembelajaran masyarakat melalui pengembangan KBK. Pengorganisir potensi masyarakat. Motor penggerak dan agen perubahan masyarakat pro poor.	Sesuai Perda Kota Surakarta. No 7 tahun 2002 : Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kelurahan. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu. Penggalian dan pemanfaatan sumberdaya kelembagaan untuk pembangunan di kelurahan. Sesuai  Permendagri No 5 Tahun 2007 : penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat; dan penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
KEWE-NANGAN		Menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja pengurus.
TATA KELEM-BAGAAN	Kemitraan, Konsultatif, koordinatif, Pelaporan	Kemitraan, Konsultatif, koordinatif
KEDU-DUKAN	Tingkat Kelurahan	Tingkat Kelurahan
STRUKTUR ORGANI-SASI	Kolektif / kolegial	Diatur Perda
SUSUNAN PENGURUS	Pimpinan Kolektif hanya ada Koordinator LKM. ( 9-13 orang hasil Pemilihan di tingkat kelurahan ) Dibantu oleh : ( diluar anggota LKM ) • Sekretariat LKM • Unit Pengelola Lingkungan • Unit Pengelola Sosial • Unit Pengelola Keuangan • Badan Pengawas	Ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2 , Sekretaris 1 – 2, Bendahara 1 - 2, Seksi : Agama, PKK, Pendidikan Pemuda Olah-raga, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Perekonomian dan Koperasi, Kesenian dan Budaya, Keamanan, Kesejahteraan , Kesehatan, serta Informasi dan Komunikasi.
SYARAT-SYARAT UNTUK  DAPAT MENJADI PENGURUS	Berbasis nilai luhur manusia universal yang disepakati warga : jujur Adil Dapat Dipercaya Ikhlas Peduli Amanah	Diatur oleh Perda : Tokoh masyarakat yang merupakan perwakilan dari hasil pemilihat masyarakat setempat, dan selanjutnya diusulkan ditingkat kelurahan melalui RW. Berusia sekurang-kurangnya 21 tahun atau sudah kawin. Berpendidikan serendah rendahnya SLTP. Mempunyai keperdulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. Sanggup menyediakan waktu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus LPMK.
PEMILI-HAN ANGGOTA	Pemilihan calon utusan tingkat basis RT/RW melalui Pemilu, minimal 30% warga dewasa terlibat dalam pemilu. Jumlah utusan terpilih untuk bakal calon di tingkat kelurahan sesuai ketentuan Tata Tertib Pemilu LKM. Pemilihan di Tingkat Kelurahan, dimana setiiap calon utusan dari basis saling memilih dan dipilih. 9 - 13 Suara terbanyak menjadi anggota LKM. Masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan tingkat kelurahan 2% .	Pemilihan bakal calon anggota LPMK dilaksanakan melalui musyawarah RT dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 KK yang terdaftar sebagai warga RT yang bersangkutan untuk memilih sebanyak-banyak 2 (dua) bakal calon anggota LPMK. Hasil Musyawarah RT, selanjutnya diajukan ketua RT kepada RW. Pemilihan calon anggota LPMK ditingkat RW dilakukan oleh ketua RW untuk menetapkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota LPMK mewakili RW tersebut, dengan ketentuan : Melakukan musyarawah unutk mufakat dengan para calon terpilih dari RT. Dalam hal musyawarah tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk mencari suara terbanyak. Apabila pemungutan suara menghasilkan suara yang sama, maka dilakukan pemungutan ulang. Apabila pemungutan ulang tetap menghasilkan angka sama, maka ketua RW diberikan kewenangan untuk menunjuk langsung calon anggota LPMK.
PENETAPAN PENGURUS	Ditetapkan oleh rembug warga, dibuatkan Berita Acara, dan di catatkan ke notaris ( prasyarat legalitas lembaga non pemerintah )	Kepengurusan di tetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota
PENGU-KUHAN PENGURUS	Dikukuhkan warga perwakilan masyarakat.	Dilantik Walikota atau yang ditunjuk
MASA  BAKTI	2 Tahun	4 Tahun, maksimal 2 periode
PERTANG-GUNG JAWABAN	Rembug Warga Tahunan (RWT) kepada masyarakat Audit Independen Audit BPKP Laporan berkala kepada masyarakat melalui Papan Informasi	Kepada masyarakat melalui Rapat Paripurna
PEMBER-HENTIAN ANGGOTA	Mengundurkan diri LKM dibubarkan Meninggal Dunia Masa bakti berakhir Dihukum pidana Tidak lagi bertempat tinggal di wilayah setempat.	Meninggal Dunia Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri. Tidak bertempat tinggal di wilayah kelurahan di mana dia dipilih Melanggar sumpah/janji dan melakukan perbuatan tercela
PENGA-DAAN RAPAT- RAPAT	Rapat Anggota Tahunan (RAT) = dilakukan setiap tahun untuk evaluasi dan penilaian terhadap kinerja UP-UP LKM, membahas perkembangan kegiatan tahun sebelumnya dan menetapkan rencana UP-UP dan Kegiatan LKM, serta memilih koordinator anggota LKM dan Pengelola UP-UP pada akhir masa jabatan. Rapat Koordinasi Anggota = dilakukan minimal 1 bulan sekali, rapat seluruh anggota LKM dan UP-UP. Rapat Prioritas Usulan Kegiatan, dilakukan untuk menetapkan prioritas perengkingan usulan kegiatan yang dinilai layak oleh UP untuk disetujui memperoleh dana Stimulan. Rapat Keputusan Khusus = Rapat insidentil sesuai kebutuhan pengambilan keputusan.	Rapat Paripurna = rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus LPMK, ketua RW dan Ketua RT sebagai wakil masyarakat. Rapat Pleno = rapat seluruh penguru LPMK, forum pengambilan keputusan tertinggi Rapat Kerja = rapat pengurus LPMK dan seksi-seksi . Rapat LPMK dilaksanakan minimal 3 bulan sekali.
	BLM dari PNPM Bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Swadaya Masyarakat Bantuan dari Donor Kerjsama dengan pihak ketiga baik swasta, LSM, Perguruan tinggi, perbankan, dll. Kegiatan-kegiatan lain oleh UP-UP yang sah.	Bantuan Pemerintah Kelurahan Bantuan Pemerintah Kota Bantuan Pemerintah Propinsi Bantuan Pemerintah Bantuan lainnya yang sah.
TRAN-SPARASI  DAN AKUNTA-BILITAS	Penyebaran informasi tentang kegiatan LKM Rapat-rapat Audit LKM oleh Auditor Independen dan BPKP Monitoring, supervisi, dan evaluasi setiap kegiatan oleh kelompok peduli. Kotak-kotak pengaduan	Monitoring dari Pemkot
PEMBU-BARAN	Dilakukan dengan kepurusan yang melibatkan seluruh masyarakat melalui RWT.
PEMBI-NAAN	Hubungan Fasilitasi oleh PJOK / Kecamatan ( Selama Program )	SESUAI Kepmendagri No. 5 tahun 2007, Mulai Pusat s/d kecamatan . Oleh Tingkat Kota : a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan; b. memberikan pedornan penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan; d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan; dan f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; g. memberikan penghargaan alas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan
PROGRAM DAN KEGIATAN	Berdasar PJM Pronangkis yang disusun secara partisipatif	Berdasar PJM Kel/des hasil Musrenbang yang disusun sesuai mekanisme perencanaan pembangunan daerah (perda) dan disusun secara partisipatif
PERAN DALAM MUSREN-BANG	Input program nangkis	Fasilitasi Pembentukan panitia Musrenbangkel, Panitia Pengarah Musrenbangkel Peserta. Tim Penyempurna rumusan kegiatan Tim monev kegiatan pembangunan kelurahan.

Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan - MUSRENBANGKEL 2012

Salam Sejahtera ,

Ada beberapa Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan terlebih dahulu , sebelum MUSRENBANGKEL untuk periode  tahun 2012 di kalurahan Kemlayan dilaksanakan . Dan tentunya banyak pihak yang harus dilibatkan , guna mensukseskan program-program yang akan dicanangkan untuk periode tahun mendatang .

Dalam hal ini , sebagai kelanjutan pelaksanaan PRA-MUSRENBANGKEL 2012 yang telah diselenggarakan pada bulan November 2011 lalu di Tawangmangu . Di mana masing-masing perwakilan dari RT / RW telah mendapatkan pembekalan yang hendaknya disampaikan kepada warga , untuk dapat merumuskan serta menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan disampaikan dari masing-masing wilayah RT , yang kemudian dalam skala prioritas pada tingkat RW , urutan-urutan yang menjadi prioritas serta berkaitan dengan kepentingan utama warga merupakan usulan yang dapat diajukan pada MUSRENBANGKEL untuk periode 2012 mendatang , di kalurahan kita tercinta Kemlayan ini .

Di antara pekerjaan-pekerjaan rumah tersebut , di mana menyangkut cakupan luas di dalam masyarakat tingkat RT , kepengurusan RT / RW , Lembaga-lembaga Masyarakat serta Organisasi kemasyarakatan dan Sosial yang dapat memberikan suatu masukan akan hasil atas kemufakatan mengenai kebutuhan-kebutuhan masyarakat , keputusan-keputusan yang diperlukan , serta , tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam  mewujudkan kepentingan tersebut , sebelum keputusan selanjutnya ditetapkan dan diharapkan , yang antara lain adalah  :

 
A. Untuk Tingkat Basis ( RT / RW ) :

1. Refleksi tingkat basis , 3 tahun pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perkotaan ( PNPM-MP )

2. Pemilihan utusan RT ( 3 wakil ) yang akan dicalonkan dalam pemilihan kepengurusan Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) , untuk periode tahun 2012 - 2014 ( Sudah terlaksana pada bulan Desember 2011 ini , pada tingkat RT perwakilan berdasarkan pilihan / kebijakan masing-masing ketua RT )

3. Pemetaan Swadaya Tingkat RT / RW  ,  yang mencakup :

• Kajian terhadap adanya Kelembagaan Kemasyarakatan dan Kepemimpinan, serta Organisasi kemasyarakatan
• Kajian Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan
• Kajian Ekonomi serta masalah khusus yang dihadapi kaum perempuan .
• Kajian Kesehatan 
• Kajian Pendidikan
• Kajian tinjauan atas Kelembagaan dan Program Renta PJM PRONANGKIS untuk ekternal BKM / LKM , yang merupakan jajak pendapat tingkat kepuasan Masyarakat , yang menyangkut kinerja Lembaga Keswadayaan Masyarakat pada periode tersebut .

4. Pemetaan Swadaya Refleksi Kemiskinan tingkat basis ( RT / RW )

• Keterlibatan Warga ( peserta program )
• Kesepakatan adanya pelaksanaan program , serta manfaat yang dapat diperoleh dari program yang sudah berlangsung ( PNPM - MP )
• Diskusi tentang masalah kemiskinan ( dengan pembentukan kelompok )
• Menguraikan Masalah kemiskinan menurut masyarakat , dan memberikan kriteria berdasar kajian masyarakat sendiri.
• Keterlibatan masyarakat miskin , pandangan dan manfaat dengan adanya program penamggulangan kemiskinan.
• Kriteria Kepemimpinan yang diharapkan .
• Harapan masyarakat dengan adanya Lembaga Kemasyarakatan atau organisasi kemasyarakatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan .

 
B. Untuk tingkat RW / Kalurahan

1. Pada PRA-MUSRENBANGKEL per bulan November 2011 lalu , untuk belanja permasalahan dari tiap-tiap RT , sudah dilaksanakan sejak bulan Oktober 2011 yang lalu . Sehingga , hampir 60% persen perwakilan RT / RW yang dapat  hadir, dapat menghadirkan permasalahan yang sedang dihadapi di wilayah masing-masing RT / RW .

2. Dengan adanya beberapa tambahan Pekerjaan Rumah  yang harus diselesaikan terlebih dahulu pada item A untuk tingkat Basis , maka pelaksanaan MUSRENBANGKEL dapat merupakan PRA-MUSRENBANGKEL 2012 , dengan mengacu dari hasil tingkat Basis tersebut terlebih dahulu , sehingga pada MUSRENBANGKEL yang harus terselenggara setidaknya pada bulan Januari 2012 mendatang , pelaksanaannya dapat lebih matang dan hasil-hasil yang lebih akurat karena adanya keterlibatan masyarakat pada tingkat Basis secara langsung , dalam hal ini yang menjadi masyarakat pelaku ( Subyek ) , bukan sebagai masyarakat Obyek .

Dengan demikian , untuk periode mendatang , kiranya banyak prospek yang seharusnya lebih dapat ditingkatkan , sehubungan dengan adanya penyelenggaraan MUSRENBANGKEL untuk periode 2012 , mengingat ketelibatan masyarakat secara langsung dapat dilakukan dan sangat diharapkan , dalam menentukan keputusa-keputusan yang dikehendaki secara mufakat .

Untuk itu , dalam upaya mensukseskan pelaksanaan MUSRENBANGKEL periode 2012 , bagi pengurus wilayah tingkat RT / RW  , yang merupakan tingkat Basis awal penyelenggaraan  , diharapkan dapat segera memulai dan melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana tersebut di atas , mengingat saat ini sudah akhir tahun , dan beberapa hari lagi sudah menjelang tahun 2012 .

Sudah siap demi kebaikan bersama ? .

Mari bergotong-royong membangun dan mengentaskan kemiskinan bersama-sama .
 
 
Selamat Natal 2011 , dan Tahun Baru 2012

___________________________________________________________________________________

Pra Musyawarah Kelurahan ( Pramuskel ) Kemlayan , Tawangmangu , 12-13 November 2011

Dokumentasi : Pak Purwo

___________________________________________________________________________________

Penguatan LKM , Relawan dan UP – UP , kalurahan Kemlayan

26 November 2011 . Dokumentasi :  PNPM - MP

Pelaksanaan PEMILU kepengurusan LKM periode 2012 s/d 2014

Kemlayan , 23 Desember 2011

Pada hari jum’at , 23 Desember 2011 , tepat pada pukul 19.50 WIB ( mundur 50 menit , dari waktu undangan yang ditetapkan ) , telah dilaksanakan PEMILU ( Pemilihan Umum ) Kepengurusan Lembaga Keswadayaan Masyarakat  ( LKM )Kalurahan Kemlayan , kalurahan kita tercinta , yang berlangsung di GEDUNG MAWAR , untuk periode Kepengurusan 3 tahun mendatang ( 2012 sampai dengan 2014 ) .

Meskipun tidak sesempurna , sebagaimana tatanan yang menjadi ketentuan dalam PEMILU yang di garis bawahi oleh PNPM – Mandiri Perkotaan dengan tatanan dan aturan yang telah ditetapkan , tetapi pelaksanaan tetap berlangsung dengan tertib dan lancar .

Sebagai acuan basis , bahwa penyelenggaraan PEMILU di tingkat RT , di mana rembug pemilihan Utusan Warga pada setiap RT , belum keseluruhannya terwujud secara langsung . Dan karena keterbatasan waktu penyelenggaran , maka koordinator penyelenggaraan yang dimotori oleh Bapak Agus Sadso , memberikan suatu alternatif untuk pelaksanaan PEMILU pada tingkat kalurahan , yaitu dengan mengundang perwakilan dari setiap RT , dengan persetujuan masing-masing ketua RT , dengan mengirimkan 3 perwakilan untuk masing-masing RT . Panitia pelaksanaan PEMILU periode 2012 – 2014 ini diketuai oleh  Bapak Alexander Rosanto H . 

Dengan demikian , dari masing-masing RT , dengan tiga orang perwakilan yang diundang , adalah perwakilan yang benar-benar memenuhi kriteria calon kepengurusan yang diharapkan oleh masing-masing wilayah RT . Dari 6 wilayah RW , dengan pembagian 24 wilayah RT , maka total undangan untuk calon pengurus yang diharapkan datang adalah sejumlah 72 orang 

Dan saat acara dimulai 50 menit mundur dari jam ketentuan , jumlah undangan yang hadir ternyata hanya  berjumlah 41 orang , dan atas pertimbangan Bapak Lurah Joko Sarwoto serta utusan dari PNPM – MP , maka pelaksanaan PEMILU Kepengurusan LKM kalurahan Kemlayan periode 2012 – 2014 tetap dapat dilaksanakan  ( memenuhi ketentuan tatanan penyelenggaran  PEMILU LKM tingkat Kalurahan dengan persetujuan badan pengawasan PMPN – MP )

Dari jumlah 41 orang undangan berkurang 2 orang , menjadi 39 orang ( yaitu Bapak Lurah , tidak ikut memilih dan dipilih , dan satu perwakilan dari salah satu RT , tetapi sudah tidak berdomisili di wilayah RT tersebut ) .

Dengan menetapkan metode : masing-masing calon pengurus berhak memilih dan dipilih , di mana masing-masing perwakilan RT berhak memilih wakil dari wiayah RT atau RW yang sama , mencalonkan dirinya sendiri , atau memilih wakil dari RT atau RW lain , maka masing-masing calon pengurus berhak memilih 5 perwakilan sekaligus , dalam setiap kartu suara yang disediakan oleh panitia .   

Pemilihan dapat berjalan dengan lancar , secara bergiliran setiap 5 perwakilan bergantian memberikan suaranya .  Dan hasil pengambilan suara , dilangsungkan secara terbuka dan demokratis .

Berdasar perhitungan  hasil suara yang telah dilakukan ,  dipilih 13 calon pengurus  berdasar suara terbanyak , Dan hasilnya adalah :

No.	Nama Calon Terpilih	Jumlah suara	Perwakilan
1	Bp. Agus Sadso	26	RW 01
2	Ibu Rosdiyah	16	RW 03
3	Bp. Eko S Winarto	14	RW 02
4	Bp. Budi Saptono	12	RW 02
5	Bp. Alexander Rosanto	10	RW 04
6	Bp. Wibowo	10	RW 04
7	Bp, Habib	10	RW 05
8	Bp. Joko Purnomo	9	RW 04
9	Ibu RA Dewi	9	RW 06
10	Bp. Islam Ilmiawan	8	RW 02
11	Ibu Tri  Istoyo	6	RW 03
12	Bp.  Tukiran	5	RW 04
13	Bp. Zumakir	4	RW 04

Urutan ke 5 terbanyak sebelumnya ,  ditempati oleh Bapak Muladi dengan jumlah suara 12 , tetapi berhubung masih mengemban tugas di UPK , dan tidak menghendaki pada dua kepengurusan , sehingga Pak Muladi mengundurkan diri dari Pemilihan tersebut . Demikian pula dengan Bapak Istoyo , yang juga masih aktif di UPL , yang semula berada pada urutan ke 14 , yang dapat naik ke peringkat 13 . Sehingga Bapak Jumakir yang semula pada urutan 15 , akhirnya menempati urutan ke 13 tersebut , dengan jumlah suara 4 .

Demikian hasil yang telah diperoleh pada PEMILU Kepengurusan LKM untuk periode 2012 – 2014 .

Selamat dan Sukses pada calon terpilih …!!

Semoga siap dan berhasil dalam melanjutkan tugas yang telah diemban oleh kepengurusan sebelumnya dalam periode 2009 –2011 , dan siap menyongsong periode kepengurusan 2012 – 2014 .

*> Dokumen – PNPM – MP

	\